Pemeriksaan Sanitasi dan Obat P3K Pada Kapal Penumpang Papua Satu

(KKP Jayapura, 30 Mei 2007)

Setelah melakukan kegiatan diatas kapal penumpang Papua Empat, kegiatan selanjutnya dilakukan diatas kapal Papua Satu yang berada disamping kapal Papua Empat.

Jenis kegiatan yang dilakukan juga sama seperti pada kapal Papua Empat, dimana melakukan pemeriksaan sanitasi kapal dan pemeriksaan stok obat P3K.

Untuk diketahui kapal penumpang Papua Satu ini adalah merupakan kapal penumpang pertama yang dibuat dan diproduksi oleh pemda provinsi Papua, yang telah berumur lebih dari 7 tahun pengoperasiannya.Kapal ini melayani jalur pelayaran seputar kabupaten dan daerah-daerah pedalaman dan terpencil dipulau Papua, sehingga menjadi primadona bagi masyarakat papua. Sampai dengan saat ini Pemda Provinsi Papua telah memproduksi 5 buah kapal penumpang yang khusus melayani trayek-trayek didaerah-daerah pendalaman dan terpencil dipulau Papua ini. Mulai dari kapal Papua Satu, Papua Dua, Papua Tiga, Empat dan terakhir kapal Papua Lima.

Foto Kegiatan : Pemeriksaan Sanitasi dan Obat P3K Pada Kapal Penumpang Papua Satu

Info : Usul Indonesia Diterima dan Disahkan Menjadi Resolusi Sidang Dewan Kesehatan Dunia ke-60

(www.depkes.go.id, 29 May 2007)
Usul Indonesia tentang “Mekanisme Pertukaran Virus yang Transparan dan Adil serta Memberikan Manfaat bagi Negara-negara Berkembang” atau Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccine and Other Benefits” akhirnya secara aklamasi diterima dan disahkan menjadi Resolusi World Health Assembly ( WHA ) ke- 60 dalam Sidang Pleno tanggal 23 Mei 2007 di Jenewa Swiss. Sidang Dewan Kesehatan Dunia (WHA) merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mengikat dan dipatuhi oleh seluruh negara anggota WHO.

Resolusi ini diharapkan dapat mendorong dunia internasional untuk membangun mekanisme sharing sampel yang transparan dan adil serta memberikan manfaat (benefit sharing) bagi negara-negara berkembang. Upaya yang sebelumnya telah dirintis Indonesia pada High-Level Meeting on Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefitz yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 26-28 Maret 2007 akhirnya mendapatkan dukungan luas pada Sidang WHA ke-60 yang dihadiri 193 negara anggota.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), dalam jumpa pers sepulang dari Jenewa, tanggal 26 Mei 2006 di Jakarta.

Selanjutnya dikatakan, keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras Pemerintah Indonesia dan jajaran Departemen Kesehatan dalam menggalang dukungan dari negara-negara lain. Menkes juga menyatakan bahwa resolusi ini berhasil karena dukungan banyak pihak. Dukungan penuh tidak saja diperoleh dari 23 negara yang menandatangani pernyataan tertulis mendukung draft resolusi Republik Indonesia yang umumnya berasal dari negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju dari Uni Eropa, Jepang, serta Australia.

Dengan disahkannya resolusi tersebut, diharapkan di masa mendatang terdapat jaminan bahwa kerja sama sharing sampel virus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara-negara berkembang serta dihormatinya kedaulatan dan harga diri negara asal virus yang telah memberikan sumbangan besar terhadap upaya global menangani ancaman pandemi influenza.

Melalui Resolusi yang telah dibahas dalam 12 sesi sidang working group dan Komite A yang sangat sulit dan seringkali menemukan jalan buntu, negara-negara anggota WHO sepakat untuk melakukan perubahan mendasar terhadap Global Influenza Surveillance Network (GISN) yang selama 50 tahun dinilai Menkes tidak transparan dan tidak adil. Negara-negara anggota WHO sepakat mengenai perlunya upaya penyempurnaan standar dan persyaratan pertukaran berbagai jenis materi biologis yang mengandung atau berasal dari virus influenza antara negara asal virus dengan Pusat Kolaborasi (Collaborating Centers) WHO dan pihak lain, memperbaiki Kerangka Acuan atau Terms of Reference (TOR) WHO Collaborating Centers serta mengkaji ulang semua dokumen terkait atas dasar saling percaya dan transparansi.

Negara-negara anggota WHO juga sepakat untuk membangun kerangka kerja dan pengaturan manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan, secara adil dan setara, termasuk akses terhadap vaksin, harga vaksin yang terjangkau, pembangunan kapasitas negara-negara berkembang khususnya penelitian, teknologi dan produksi vaksin, serta stockpiling dan distribusi vaksin yang mengutamakan negara-negara berkembang.

Dalam upaya menyusun kerangka kerja dan mekanisme tersebut, negara-negara anggota WHO sepakat untuk menyelenggarakan Inter-Governmental Meeting yang dihadiri oleh seluruh negara-negara anggota WHO pada bulan Oktober 2007. Pertemuan tersebut akan didahului dengan Inter-Disciplinary Working Group para ahli dan pengambil kebijakan dari sejumlah negara (4 negara setiap kawasan) untuk membahas mekanisme sharing sample virus dan perubahan TOR WHO Collaborating Centers, serta Dirjen WHO akan membuat kajian mengenai mekanisme benefit sharing, sebagai bahan masukan untuk Inter-Governmental Meeting.

Resolusi tentang pertukaran virus ini juga memberikan pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak kedaulatan negara terhadap sumber daya hayati, prinsip permintaan ijin kepada negara asal virus, dan penghormatan terhadap hukum nasional.

Dalam pembahasan resolusi dimaksud, Indonesia telah mengajukan resolusi yang didukung oleh 23 negara co-sponsor yaitu: Malaysia, Timor-Leste, Iran, Irak, Kuba, Sudan, Korea Utara, Myanmar, Saudi Arabia, Maldives, Peru, Brunei Darussalam, Algeria, Qatar, Laos, Solomon Islands, Kamboja, Vietnam, Bhutan, Kuwait, Bolivia dan Pakistan, serta Palestina.

Pada pembahasan di working group, usulan Indonesia juga telah mendapatkan dukungan luas dari negara-negara-negara berkembang lainnya, seperti Brazil, Thailand, Kenya, China serta beberapa negara maju, khususnya negara-negara Uni Eropa dan Australia. Pembahasan isu ini juga mendapatkan perhatian khusus Direktur Jenderal WHO, Dr. Margaret Chan dan Presiden WHA ke-60, Jane Halton, serta sejumlah Menteri Kesehatan yang terlibat langsung dalam diskusi.

Keberhasilan Indonesia dalam mengupayakan mekanisme dimaksud, juga tidak terlepas dari besarnya dukungan dan simpati negara-negara anggota WHO terhadap kepemimpinan Menkes RI yang telah sejak lama mengangkat isu ketidakadilan mekanisme GISN selama ini pada berbagai forum di dalam negeri dan internasional. Menteri Kesehatan Indonesia bahkan ditunjuk menjadi anggota Dewan Eksekutif atau Executive Board WHO. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk bersuara dan berperan aktif di dunia internasional memastikan terwujudnya dan terlaksananya mekanisme yang diinginkan Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Dalam WHA tahun ini dihasilkan dua resolusi utama, yaitu tentang Kesiap-siagaan Pandemi Influenza dan tentang Kesehatan Masyarakat, Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual. Jumlah resolusi yang dihasilkan WHA tahun ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang dilaksanakannya WHA. Telah disahkan 16 resolusi, di antaranya tentang manajemen WHO.

Sumber : Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Pemeriksaan Sanitasi dan Obat P3K Pada Kapal Penumpang Papua Empat

(KKP Jayapura, Selasa 29 Mei 2007)
Pada pagi hari yang cerah dibawah terik matahari namun disertai hembusan angin sepoi-sepoi Tim KKP Jayapura melakukan tugas rutinnya menuju pelabuhan kecil laut Jayapura yang berlokasi di dermaga porasko, Jayapura.

Kali ini Tim KKP Jayapura diwakili oleh Seksi PRL dan Poliklinik Kesehatan di hari Senin tanggal 14 Mei 2007.
Seksi PRL terdiri dari Bpk. Nataniel Sineri, Bpk. Septinus B. Mansumber dan Ibu Yuliana Luhung, sedangkan dari Poliklinik Kesehatan terdiri dari Ibu Dr. Wahyu V. Irianawati dan Ibu Khristin Tumbole.

Setelah bertemu dan berkoordinasi dengan Kapten Kapal dan Muallim Kapal, tim PRL melakukan kegiatan sanitasi kapal dengan mulai mengecek satu persatu ruangan yang ada dikapal. Sedangkan tim Poliklinik Kesehatan melakukan kegiatannya dengan mengecek satu persatu persediaan obat P3K yang ada dikapal.

Dari hasil temuan dikapal dari kegiatan ini , segera disampaikan langsung oleh tim KKP Jayapura ke kapten kapal, diantaranya untuk kebersihan kapal agar benar-benar diperhatikan dan untuk persediaan obat yang ada agar dilengkapi sehingga standarisasi stok obat P3K terpenuhi (am).

Wilker Sentani lakukan pemeriksaan terhadap kualitas makanan diatas pesawat Garuda Indonesia

(KKP Jayapura, Jumat 28 Mei 2007)
Seperti pada bulan-bulan sebelumnya, pemeriksaan rutin oleh staf KKP Jayapura Wilker Sentani terhadap makanan diatas pesawat juga dilakukan bulan Mei ini.

Setelah melakukan koordinasi dengan pihak sekuriti bandara Sentani dan Garuda Indonesia perwakilan Jayapura di bandara, Ibu Tatap Shinta Sihombing, AMK dan Bpk. Yohanes Rumaseuw dari KKP Jayapura Wilker Sentani melakukan tugasnya diatas pesawat Garuda Indonesia yang saat itu sedang berada di Bandara Sentani, Jayapura.

Satu persatu dari berbagai jenis makanan yang akan dibawa dan disajikan ke penumpang pesawat diperiksa secara teliti. Saran dan masukan dari Tim KKP Jayapura disampaikan kepada kru pesawat yang diwakili pramugari dan bapak penanggung jawab pesawat.

Setelah bercakap-cakap dan tukar menukar informasi dengan kru pesawat, diambil beberapa jenis makanan sebagai sampel yang nantinya akan diuji dilaboratorium guna mendapatkan informasi lebih detail kandungan isi dari makanan tersebut.

Pemeriksaan Sanitasi dan Obat P3K Pada Kapal Penumpang Papua Empat

(KKP Jayapura, Selasa 29 Mei 2007)
Pada pagi hari yang cerah dibawah terik matahari namun disertai hembusan angin sepoi-sepoi Tim KKP Jayapura melakukan tugas rutinnya menuju pelabuhan kecil laut Jayapura yang berlokasi di dermaga porasko, Jayapura.

Kali ini Tim KKP Jayapura diwakili oleh Seksi PRL dan Poliklinik Kesehatan di hari Senin tanggal 14 Mei 2007.
Seksi PRL terdiri dari Bpk. Nataniel Sineri, Bpk. Septinus B. Mansumber dan Ibu Yuliana Luhung, sedangkan dari Poliklinik Kesehatan terdiri dari Ibu Dr. Wahyu V. Irianawati dan Ibu Khristin Tumbole.

Setelah bertemu dan berkoordinasi dengan Kapten Kapal dan Muallim Kapal, tim PRL melakukan kegiatan sanitasi kapal dengan mulai mengecek satu persatu ruangan yang ada dikapal. Sedangkan tim Poliklinik Kesehatan melakukan kegiatannya dengan mengecek satu persatu persediaan obat P3K yang ada dikapal.
Dari hasil temuan dikapal dari kegiatan ini , segera disampaikan langsung oleh tim KKP Jayapura ke kapten kapal, diantaranya untuk kebersihan kapal agar benar-benar diperhatikan dan untuk persediaan obat yang ada agar dilengkapi sehingga standarisasi stok obat P3K terpenuhi (am).

Kunjungan Family Health Indonesia ke KKP Jayapura

(KKP Jayapura, Jumat 25 Mei 2007)
Dibulan Mei ini KKP Jayapura mendapat kunjungan dari teman-teman Family Health Indonesia (FHI) Pusat Jakarta dan Jayapura. Oleh FHI Pusat Jakarta diwakili oleh Ibu Mitu M. Prie, Bpk. Gus Sutakertya sedangkan dari FHI Jayapura diwakili oleh Bpk. Didi Wiryono.

Pembicaran hangat disertai tawa dan canda mewarnai pertemuan yang singkat ini. Dari KKP Jayapura dihadiri oleh Kepala Kantor, Bpk. Junghans Sitorus, SKM, M.Kes dan Kasi Kar. SE dan UKP, Ibu Sitti Nurliah S.Si, Apt. Adapun yang dibicarakan diantaranya seputar tupoksi dan kegiatan KKP Jayapura selama ini begitu juga sebaliknya dari pihak FHI juga menyampaikan informasi seputar kegiatan mereka. Dari hasil tukar menukar informasi ini didapatkan banyak masukan, ide dan saran untuk rencana kegiatan bersama kedepan nantinya antara KKP Jayapura dan FHI.

Pada kesempatan itupula Kepala Kantor Bpk. Junghans Sitorus SKM, M.Kes juga memperkenal website KKP Jayapura yang telah dioperasionalkan, bahkan oleh web editornya telah dibuatkan link informasi kesehatan yang mengarah dan membuka website FHI apabila diklik oleh mouse oleh pengguna dan pembaca website KKP Jayapura.

Kunjungan Petugas Laboratorium KKP Manokwari ke KKP Jayapura

(KKP Jayapura, Jumat 18 Mei 2007)
Pada siang hari, Senin, 14 Mei 2007 KKP Jayapura mendapat kunjungan dari tetangga dekat setanah Papua, yaitu dari KKP Manokwari.

Ibu Wa Ode Hasnawati Amd. AK dari Petugas Laboratorium KKP Manokwari dalam menjalankan tugas dinasnya dimana membawa sampel air dan rectal swab untuk diperiksakan di Laboratorium Kesehatan Daerah di Jayapura juga menyempatkan diri mampir ke KKP Jayapura dalam rangka tukar menukar informasi perihal Usaha Kesehatan Pelabuhan.

Dari KKP Jayapura yang diwakili Kepala Poliklinik, Ibu Dr. Wahyu V. Irianawati dan Petugas Lab. Ibu Manita Tana Amd. AK melakukan pembicaraan dengan Ibu Wa Ode Hasnawati Amd. AK. Adapun seputar pembicaraan banyak mengenai kesehatan, pasien yang dilayani, keadaan laboratorium dan tata cara pengoperasiannya.

“ Banyak masukan dan saran dari tukar menukar informasi yang bermanfaat bisa diambil dari pembicaraan singkat ini guna kemajuan poliklinik dan laboratorium baik dari KKP Manokwari maupun KKP Jayapura “, begitu yang disampaikan Ibu Dr. Wahyu seusai pembicaraan kepada redaksi KKP Jayapura.

Info : Tinggi, Penderita Malaria di Biak

(Cenderawasih Pos, Jumat 18 Mei 2007)
*Triwulan Pertama Tercatat 10.254 Orang

BIAK-Ribuan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dalam triwulan pertama (Januari-Maret 2007) dilaporkan terserang penyakit malaria. Dari data yang diperoleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari, jumlah warga yang terserang malaria klinis sebanyak 5.605 orang, Februari sebanyak 3.495 orang dan Maret 2007 sebanyak 1.153 orang. Sehingga, total penderita Malaria per Maret kemarin 10.254.

Kasubdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, A Ridway Halim S.Sos mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien yang dilaporkan menderita malaria klinis, jumlah pasien yang positif malaria cukup besar. Untuk bulan Januari 2007, dari 5.605 pasien malaria klinis, 1.895 orang positif malaria.
"Sedangkan untuk Februari yang positif sebanyak 1.420 orang dan Maret sebanyak 150 orang,"ungkapnya.

Dijelaskan, sebagai daerah yang endemis malaria, jumlah penderita Malaria di Kabupaten Biak Numfor cukup tinggi dan dari pantauan yang dilakukan Dinas Kesehatan, periode Maret-April dan September-Oktober, merupakan periode dimana jumlah kasus malaria meningkat dibandingkan bulan-bulan lainnya.
"Periode tersebut merupakan musim penularan, sehingga dari data kami beberapa tahun terakhir, biasanya bulan Maret--April kasus malaria agak tinggi. Demikian pula pada bulan September-Oktober,"terangnya.

Untuk mencegah penularan penyakit malaria, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu juga menghindari gigitan nyamuk.
"Untuk program pencegahan, upaya yang kami lakukan yaitu dengan cara penyemprotan dan program kelambunisasi. Dinkes juga telah mendroping obat malaria, baik oral maupun injeksi ke semua Puskesmas,"tambahnya.

Mengenai aktivitas Pos Malaria Desa, pasca penghentian bantuan dari Global Fund, A Ridway Halim mengakui, pengawasan dan pelaporan kasus malaria yang dilakukan oleh kader-kader Pos Malaria Desa, sejak April mengalami penurunan. (nat)

Info : Kesadaran Test VCT Perlu Ada

(Papua Pos, Rabu 16 Mei 2007)
Sentani - Masalah kasus HIV/AIDS di masyarakat belum dipahami secara baik, sehingga diperlukan ada pemahaman tentang hal itu dengan cara membuka diri untuk mengidentifikasi serta mencari solusi pencegahannya.

Salah satu cara adalah membuka diri untuk melakukan pemeriksaan diri melalui test VCT HIV/AIDS di rumah sakit maupun puskesmas-puskesman yang tersedia. (VCT adalah singkatan dari Voluntary Counselling and Testing atau Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela : redaksi KKP Jayapura ) Info lebih lanjut lihat di : http://kkpjayapura.blogspot.com/2007/04/pelatihan-pelayanan-konseling-dan.html

Pdt. Gideon Bymugisha asal Uganda, Afrika , dihadapan jajaran pemerintahan Kabupaten Jayapura, Senin (14/5) minta kesadaran diri untuk memeriksakan diri dengan VCT sehingga dapat mengetahu apakah ada HIV/AIDS.

Mendapat pertanyaan dari Pdt. Gideon Bymugishua para pegawai hadir dengan diam menjawab dalam hati, maka dapat disimpulkan rata-rata semua pegawai brpotensi terhadap virus HIV/AIDS, namun yang menjadi kendala masyarakat terkesan menutup diri dibalik prilaku praktis yang dialaminya.

"Kita sengaja mengundang beliau (Pdt Gideon-red) yang juga termasuk seorang yang mengalami menderita HIV/AIDS untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana caranya orang Uganda menyikapi masalah HIV/AIDS", ujar Ketua KPA Provinsi Papua, drh. Constant Karma disela-sela kegiatan tersebut. Dikatakan dengan kehadiran Pdt. Gideon yang memberikan kesaksian kepada beberapa negara di Dunia, termasuk upaya penanganan secara serius oleh sluruh lapisan masyarakat di Uganda terhadap HIV/AIDS, yang salah satunya melalui kesadaran masyarakat secara menyeluruh untuk memeriksaan dirinya melalui test VCT.

Cara berdiam diri dan tidak mau serius bersama-sama mengatasi masalah tersebut maka akan berdampak lebih buruk terhadap penyebaran penyakit HIV/AIDS ditanah Papua, sehingga dengan kehadiran Pdt. Gideon minimal dapat memecahkan kebisuan terhadap penanganan HIV/AIDS di Papua.

KKP Jayapura memproduksi Video Klip Profil KKP Jayapura

(KKP Jayapura, Rabu 16 Mei 2007)
KKP Jayapura telah mengembangkan dan memproduksi Profil KKP Jayapura dalam bentuk publikasi Video Klip Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat mensosialisasikan tupoksi KKP ke lintas program dan sektor dalam kaitannya untuk cegah tangkal penyakit.

Advokasi terhadap Pemda Provinsi Papua dan Pemda Kabupaten/Kota serta DPRP Papua merupakan hal penting untuk mendapatkan dukungan, sehingga dengan visualisasi Video Profil KKP Jayapura serta paparan presentasi dalam bentuk lainnya makan peran KKP akan semakin dikenal dan diketahui oleh khayalak umum.

Format Video Klip ini tersebut tersedia kedalam beberapa format diantaranya : format .mpeg yang hanya untuk diputar dikomputer, format Video CD dan DVD yang selain dapat diputar di komputer juga dapat diputar pada Video Player. Durasi pada video klip ini sepanjang 15 menit dimana menampilkan seluruh kegiatan dari masing-masing seksi dan wilker yang ada di Jayapura.

“ Pelaksanaan tupoksi KKP Jayapura yang profesional diharapkan menjadi bentuk dukungan dalam pencapaian misi dan visi Gubernur Provinsi Papua, Bapak Barnabas Suebu, SH yaitu menciptakan Papua yang baru yang sehat dengan suasana kondusif untuk kesehatan masyarakat di tanah Papua yang diberkati Tuhan “ demikian tutur Kepala Kantor KKP Jayapura, Bpk. Junghans Sitorus SKM, M.Kes pada salah satu adegan dalam Video Klip tersebut.

Bagi teman-teman KKP seluruh Indonesia yang tertarik mendapatkan Video Klip Profil KKP Jayapura silahkan memesan ke Kantor KKP Jayapura via telepon atau via email : kkpjayapura@gmail.com

Info : World Health Assembly (WHA) ke-60, Pernyataan Pers Menteri Kesehatan

(www.depkes.go.id, 16 May 2007)

World Health Assembly yang digelar di Jenewa, Swiss selama 14-23 Mei membahas beberapa permasalahan kesehatan yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti Avian Influenza, pandemic influenza, eradikasi Polio, tuberculosis, sistem pelayanan darurat, kesehatan mulut serta strategi penerapan ide gender dalam seluruh aspek kesehatan. Selama diskusi berlangsung terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Untuk melihat pernyataan Pers Menteri Kesehatan silahkan lihat di website Departemen Kesehatan RI : www.depkes.go.id

Info : Obat Otsus di RSUD Abe Digratiskan

(Cenderawasih Pos, Selasa, 15 Mei 2007 - 04:14 AM)
Jayapura, Kepala bagian Instalasi Farmasi RSUD Abepura, Corneles Hamanussa,SSi, APT mengatakan, khusus di RSUD Abepura, untuk obat-obat generik yang disubsidikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dana Otonomi khusus (otsus), tidak pernah diperjualbelikan, dalam bentuk apapun, kepada masyarakat umum.

Terutama mereka yang tergolong masyarakat ekonomi lemah (miskin), yang sedang mendapatkan perawatan medis di RSUD Abepura.

"Kami selama ini memberikan obat gratis buat masyarakat miskin yang berobat di RSUD Abepura, termasuk biaya medis, asalkan masyarakat tersebut memberikan identitas yang lengkap dan jujur,"ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan, guna memberikan pelanyanan yang baik kepada masyarakat, pihaknya juga sering memberikan arahan maupun himbauan kepada para dokter yang betugas di RSUD Abepura untuk sebisanya memberikan resep yang sesuai dengan abat-obat generik yang berada di gudang Farmasi RSUD Abepura. Namun diakui semuanya kembali kepada masing-masing individu dari dokter tersebut. Disamping itu kadangkala disesuaian jenis obat dengan kondisi tubuh dan penyakit yang diderita pasien. Apabila penyakit dari pasien tersebut membutuhkan obat paten, maka mau dan tidak mau dengan sangat terpaksa dianjurkan untuk sipasien membeli oabat paten tersebut.

" Namun kami selalu usahakan, agar dokter-dokter bisa memberikan resep sesuai dengan persediaan obat di gudang farmasi, sehingga masyarakat tidak terlalu mengeluarkan biaya," pukasnya.

Dikatakan, khusus untuk para pasien yang berasal dari keluarga miskin saat datang untuk mendapatkan perawatan medis di RSUD Abepura, dengan membawa kartu asuransi kesehatan miskin atau yang dikenal dengan Kartu JPS Miskin, maka pasien tersebut selama mendapatkan perawatan tidak pernah dipungut biaya, termasuk dalam pegobatan.

" Bila pasien tersebut tidak sempat membawa surat keterangan miskin, maka kami biasanya memberikan kesempatan untuk mengurus surat miskin 1 x 24 jam, lalu kami memberikan keringanan, yang pasti kami tidak pernah mempersulit warga miskin,"paparnya.

Dikatakan, selama ini masyarakat salah mengerti tentang biaya kesehatan yang dipingut di RSUD, sebab pungutan tersebut bukan karena obat atau biasa obat perawatan, namun pembayaran yang dilakukan adalah biaya jasa medis, yang sudah disesuaikan dalam peraturan daerah.

"Untuk itu saya harapkan agar masyarakat yang berasal dari masyarakat kurang mampu, untuk mengurus asuransi kesehatan. Yang pasti dengan keterangan surat itu, kami akan grastiskan biaya medis,"tambahnya.(cak)

Rapat Rutin Bulanan Tim KKP Jayapura

(KKP Jayapura, Sabtu 12 Mei 2007)

Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2007 bertempat di Kantor Induk KKP Jayapura yang beralamatkan di Jalan Koti No.2 Jayapura diadakan Rapat Rutin Bulanan oleh Tim KKP Jayapura.

Rapat Rutin untuk bulan Mei ini bertempat di lantai 2 Gedung Induk dihadiri oleh seluruh komponen Tim KKP Jayapura, baik dari Bagian Tata Usaha, Seksi Karantina, Surveilans Epidemologi dan Upaya Kesehatan Pelabuhan, Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan, Klinik Kesehatan, Lab. Kesehatan serta dari Wilker masing-masing.

Pada rapat tersebut, Kepala Kantor, Bpk. Junghans Sitorus, SKM, M.Kes, menguraikan dan memberikan penjelasan tentang kegiatan-kegiatan dari Tim KKP Jayapura, baik yang telah dilakukan, maupun rencana-rencana kegiatan kedepan dibulan-bulan berikutnya.

" Kerjasama dan kekompakan seluruh staf tentunya diperlukan untuk mewujudkan misi, visi serta tupoksi KKP Jayapura ", begitu disampaikan Bpk Junghans Sitorus dalam salah satu pemaparan kegiatan kepada staf KKP Jayapura.

Pada kesempatan itu pula beliau menjelaskan bahwa KKP Jayapura telah mempunya website sendiri yang bisa difungsikan sebagai media informasi kepada publik dan para mitra kerja baik yang ada di Papua maupun diluar Papua. Untuk itu dihimbau agar staf KKP Jayapura agar bisa memanfaatkan dan memberikan dukungan data dan informasi seputar kegiatan staf KKP Jayapura, agar publik para pembaca website KKP Jayapura bisa mengetahui peran dan fungsi KKP di Jayapura ini.

Walaupun website ini masih bersifat sementara, karena menggunakan fasilitas free dari layanan yang ada didunia maya, namun diharapkan dapat memberikan kontribusi data dan informasi kepada publik, terutama dalam rangka melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan yang menjadi tugas pokok Tim KKP Jayapura.

"Kedepannya, KKP Jayapura diharapkan akan mempunyai website resmi sendiri didalam memberikan layanan data dan informasi lebih luas lagi kepada publik khayalak umum,... doakan kami....ya...." kata beliau kepada redaksi KKP Jayapura.

Ya semoga bisa segera terwujudkan rencana membangun website resmi KKP Jayapura.

Info : 32 Ekor Unggas Dimusnahkan

(Cenderawasih Pos, Jumat,11 Mei 2007)
*Pemantauan dan Pemusnahan Akan Terus Dilakukan
SENTANI - Terkait temuan kasus flu burung di wilayah Sentani, Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura bersama dengan Balai Karantina dan Dinas Peternakan Provinsi Papua dalam hal ini Klinik Hewan Entrop, Kamis (10/5) kemarin, melakukan pemusnahan 32 ternak unggas di Ifar Besar dan juga Doyo Baru, Sentani, yang terindikasi tertular penyakit flu burung.

Sebagai keseriusan dalam penanganan penyakit flu burung, Bupati Habel secara langsung juga turut memusnahkan ternak unggas milik masyarakat di Ifar Besar yang secara sukarela menyerahkan ternak ayamnya untuk dimusnahkan. Dari 32 ternak unggas yang dimusnahkan tersebut, 23 ekor adalah milik warga masyarakat Kampung Ifar Besar dan 11 ekor lainnya adalah milik warga masyarakat Doyo Baru.
Yosias Yo salah warga Ifar Besar yang pertama kali diketahui ternak unggasnya terkena flu burung, mengatakan bahwa dari 30 ekor ayam miliknya, secara bertahap mati sejak bulan Maret 2007 lalu, dan tersisa 3 ekor yang ikut dimusnahkan kemarin. Yosias mengaku tidak tahu menahu dari mana ayamnya tersebut terkena flu burung tersebut.

Sementara Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura Ir Terrianus Krey, MMT mengungkapkan bahwa masuknya flu burung di Kabupaten Jayapura ini terhitung sudah 1 bulan 19 hari sejak pengiriman sample ke Maros. Upaya penanggulangan flu burung ini akan dilakukan sesuai prosedur standar yang dikeluarkan Dirjen Peternakan, terutama di wilayah yang terindikasi tertular flu burung saat ini, yakni Ifar Besar, Doyo Baru dan Toladan.

Bupati Habel M Suwae terkait masuknya flu burung ini, pihaknya sudah memberikan surat edaran himbauan kepada masyarakat termasuk langkah-langkah penanggulangan bila ada gejala flu burung. "Kalau ada ternak unggas mati dengan gejala seperti flu burung, diharapkan untuk segera melapor kepada ketua RT atau RW atau langsung kepada kepala kampung maupun kepala distrik untuk segera dilakukan penanganan,"jelasnya.

Dari pemantauan Cenderawasih Pos, ternak unggas yang dimusnahkan kemarin dilakukan dengan cara disembelih sebelum dibakar dan dikubur dalam lubang yang telah disiapkan. (tri)

Info : Maret 2007, HIVAIDS Tembus 3252 Kasus

(Cenderawasih Pos, Kamis, 10 Mei 2007)
Maret 2007, HIVAIDS Tembus 3252 Kasus
JAYAPURA-Kendati berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan, namun sepertinya upaya itu belum mampu menghadang laju pertumbuhan angka kasus HIV/AIDS di Papua. Setiap waktu, kasus yang disebabkan virus yang belum ada obatnya ini terus menunjukan peningkatan yang sangat mengkhawatirkan.

Tak tanggung-tanggung, hanya dalam tempo tiga bulan saja atau sampai Maret 2007, berdasarkan data informasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kasus HIV/AIDS di Papua telah menembus angka 3252 kasus. "Sampai Maret 2007 ini, kasus HIV/AIDS di Papua naik menjadi 3252 kasus,"ungkap Ketua KPAD Provinsi Papua drh Constant Karma kepada Cenderawsih Pos di Gedung Negara, kemarin.

Melihat jumlah tersebut, maka berarti hanya dalam waktu tiga bulan saja angka kasus ini telah naik sekitar 229 kasus. Jumlah ini baru yang terdeteksi, belum termasuk yang tidak terdeteksi yang mungkin saja masih banyak, mengingat pertumbuhan angka kasus HIV/AIDS mirip fenomena gunung es di mana yang nampak hanyalah puncaknya saja, tetapi sesungguhnya yang tidka terlihat lebih banyak.

Lanjut Karma yang juga mantan Waub Papua ini, dari jumlah 3252 ini diketahui positif HIV sebanyak 1856 sedangkan positif AIDS sebanyak 1396 kasus. Ironisnya, yang paling banyak terkena kasus ini adalah kalangan usai produktif yakni usia 20 tahun hingga 29 tahun yang mencapai 1413 kasus. Lalu usia 30 tahun hingga 39 tahun sebanyak 839 kasus sementara usia 15 tahun hingga 19 tahun sebanyak 262 kasus usia di bawah 1 tahun hingga 14 tahun mencapai 88 kasus. "Jadi berdasarkan kelompok umur, kasus ini paling banyak berada pada usia 20 ghingga 29 tahun, usia ini adalah usia produktif bagi seorang manusia, karena itu kenyataan ini sangat mengkhawatirkan kita semua," katanya.

Lanjutnya, berdasarkan daerah, kalau sebelumnya sering disebut-sebut Kabupaten Merauke adalah yang terbanyak kasus ini, maka sekarang ini yang terbanyak adalah Kabupaten Mimika dengan jumlah mencapai 1182 kasus sedangkan Merauke sekitar 883 disusul Kabupaten Biak sebanyak 283 dan Kota Jayapura sebesar Rp 253 kasus.

Kata Karma, sesuai faktor resikoanya, penularan kasus HIV/AIDS di Papua umumnya melalui hubungan seks (heteroseks) yang mencapai 3064 kasus sementara penularan yang tidak diketahui penyebabnya mencapai 85 kasus dan perinatal sebanyak 56 kasus. "Paling banyak penularan kasus HIV/AIDS di Papua adalah melalui hubungan seks," katanya.(ta)

Info : Menkes Luncurkan Program Obat Rakyat, Murah dan Berkualitas

(www.depkes.go.id, Kamis 10 Mei 2007)
Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Untuk itu, di setiap desa harus tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar sebagai syarat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Demikian pernyataan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) pada acara peluncuran "Program Obat Rakyat, Murah dan Berkualitas". Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat. Hadir dalam acara ini, Kepala Badan POM, Pejabat Eselon I dan II Depkes, Direktur Utama PT. Indofarma TBk dan anggota Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi.

Menurut Menkes obat bukan semata-mata komoditi ekonomi tetapi sekaligus komoditi sosial. Dalam Kebijakan Obat Nasional (Konas) disebutkan antara lain bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat esensial. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat. Sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab atas mutu obat, sementara itu masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar tentang obat.

Ketersediaan dan pemerataan obat berarti tersedianya obat (drug availability) di seluruh Indonesia baik jenis maupun jumlah obat, sesuai dengan kebutuhan nyata dan pola penyakit. Sedangkan keterjangkauan obat berarti adanya jaminan akses obat dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu baik melalui pelayanan kesehatan sektor publik maupun swasta.

Dengan adanya Program Obat Rakyat, Murah dan Berkualitas diharapkan dapat menunjang strategi utama Depkes yaitu semua desa menjadi Desa Siaga, dimana setiap desa memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan mencegah serta mengatasi masalah kesehatan, termasuk mampu menyediakan obat untuk pelayanan kesehatan dasar. Dalam Desa Siaga minimal terdapat satu Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagai upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Sumber pengadaan obat Poskesdes berasal dari Pemerintah melalui Puskesmas maupun bantuan donatur Poskesdes. Namun sebagai UKBM diharapkan Poskesdes dapat menyediakan obat sendiri. “Melaui Program Obat Rakyat, Murah dan Berkualitas kita sangat mengharapkan minimal di setiap Poskesdes tersedia obat penurun panas, sakit kepala, obat tambah darah, obat flu, obat batuk dan flu, obat maag, obat batuk berdahak, obat batuk cair dan obat asma, dengan harga yang sangat terjangkau (Rp.1.000,-) sehingga upaya menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa, bukan lagi sekedar wacana tetapi merupakan suatu realita, ungkap Menkes.

Menurut Menkes, walaupun obat yang diluncurkan ini sangat murah, tetapi aspek khasiat, keamanan dan kualitas obat harus dipenuhi dengan implementasi yang ketat. Depkes dan Badan POM secara ketat mengawasi industri farmasi yang memproduksi obat Rakyat, Murah dan Berkualitas ini. Untuk itu secara nasional Pemerintah melakukan pengaturan yang lazim diterapkan secara internasional dan mengacu pada standar good regulatory practices di bidang obat.

Menurut Syamsul Arifin Direktur Utama PT. Indofarma Tbk. selaku produsenObat Rakyat, Murah dan Berkualitas, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka melakukan self medication atau pengobatan sendiri.

Saat ini walaupun tersedia obat generik bermerek (OGB) dengan harga relatif murah, namun tetap dirasa mahal oleh masyarakat khususnya di pedesaan. Ini disebabkan OGB belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat karena sebagian besar obat tersebut dikemas dalam jumlah besar dan umumnya obat generik (termasuk obat keras) harus diperoleh dengan resep dokter. Oleh karena itu diperlukan obat bebas dengan kemasan kecil, berkualitas dan harga murah sehingga dapat dijangkau dan diakses oleh masyarakat luas.

Dirut PT. Indofarma Tbk melaporkan bahwa dari 20 produk obat untuk rakyat yang direncanakan, telah tersedia 12 produk yang terdiri dari obat penurun panas, obat sakit kepala, obat flu, obat batuk, obat maag, obat tambah darah, obat asma dan lainnya. Obat tersebut harga diseragamkan Rp. 1.000,- termasuk PPN yang merupakan harga eceran tertinggi untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk tingkat pengecer akan diberikan margin sebesar 20 % dan pihak distributor/sub distributor diberikan margin 10 % sehingga diharapkan obat tersebut dapat tersebar keseluruh wilayah Indonesia. Dalam Pengembangan Program Obat untuk rakyat ini PT. Indofarma Tbk tidak hanya sendirian akan tetapi dapat bekerja sama dengan produsen lain maupun distributor/sub distributor lain.

Dalam Obat Rakyat, Murah dan Berkualitas disediakan berbagai jenis obat generik seharga Rp 1.000,- setiap strip. Satu strip berisi 2 hingga 10 tablet, tergantung dosis. Berbeda dengan obat generik yang ada, obat baru ini mempunyai merek sesuai dengan penyakit yang akan diobati.

Obat Rakyat, Murah dan Berkualitas tidak dijual di apotek rumah sakit atau apotek umum, tetapi dijual di pasar non-panel. Contoh pasar non-panel adalah warung, toko obat dan melalui dokter yang menjalankan praktek dispensing yaitu pemberian obat langsung kepada pasien saat bekonsultasi dan pasien langsung membayar biaya konsultasi dan obat yang diresepkan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Pemasangan Perangkap Tikus pada gudang PT.Pelni Jayapura

(KKP Jayapura, 3 Mei 2007)
Pada tanggal 2 Mei 2007, dilakukan kegiatan rutin dari seksi PRL (Pengendalian Resiko Lingkungan). Kegiatan tersebut berupa pemasangan perangkap tikus pada gudang PT.Pelni, pelabuhan laut Jayapura.

Tikus merupakan hewan yang perkembangan populasinya cukup cepat, dan merupakan hewan pembawa bibit penyakit bagi manusia diantara penyakit pes, leptopirosis (penyakit yg disebabkan akibat kencing tikus), typhus dan lainnya.

Jumlah perangkap yang dipasang mencapai 84 perangkap dan ditaruh dibeberapa sebaran titik didalam gudang. Adapun jenis umpan yang dipakai yaitu dari potongan kelapa bakar, tempe dan ikan goreng. Pemasangan perangkap tersebut dilakukan oleh 2 orang staf PRL yaitu Bpk. Josephus Rewang dan Bpk. Rajali, AMKL.

Menurut Kepala Seksi PRL, Bpk. Nurdin, SKM bahwa "Tujuan pemasangan perangkap tikus pada lokasi ini adalah untuk mengetahui populasi tikus yang berada dalam gudang, dan setelah ditangkap tikus-tikus tersebut selanjutnya diadakan proses identifikasi pinjal dan jenis tikus ".

Pada saat proses identifikasi tikus, juga dilibatkan mahasiswa dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Universitas Cenderawasih, yang sedang melakukan penelitian di KKP Jayapura.

Pertemuan dalam Rangka Pengawasan Lalulintas OMKA di PPLB Skouw

(KKP Jayapura, 03 Mei 2007)
Pelabuhan Laut, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat merupakan pintu masuk kegiatan perekonomian, lalu lintas orang dan barang. Dengan meningkatnya arus lalu lintas orang dan barang, maka kemungkinan masuknya penyakit menular melalui Pelabuhan Laut, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat semakin besar. Dengan semakin berkembangnya perdagangan barang pada area PPLB Skouw serta akan dibukanya lalulintas International transportasi darat RI – PNG melalui PPLB Skouw maka pengawasan OMKA ( Obat, Makanan, Kosmetik, Alat Kesehatan ) dirasa perlu untuk menghindari resiko yang tidak dikehendaki pada masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi masuknya produk-produk makanan dan minuman dari luar negeri memasuki wilayah RI melewati jalur PPLB Skouw khususnya dari produk Papua New Guinea dan negara lainnya serta kemungkinan masuknya penyakit menular oleh para pelintas batas, maka pada tanggal 26 April 2007 telah diadakan acara pertemuan dalam rangka Pengawasan Lalu lintas OMKA, yang dilaksanakan pada PPLB Skouw. Pada acara ini hadir sebagai nara sumber adalah dari Kepala Kantor KKP Jayapura, Kepala Kantor Bea dan Cukai Jayapura yang diwakili oleh petugas yang ditunjuk dan Kepala Balai Besar Badan POM Jayapura.

Kepala Kantor KKP Jayapura, Bpk. Junghans Sitorus SKM, M.Kes hadir sebagai nara sumber pertama menyajikan presentasi tentang Pengawasan Lalulintas OMKA di PPLB Skouw yang dilakukan KKP Jayapura. Penjelasan yang disampaikan diantaranya : Landasan hukum pelaksanaan kegiatan pengawasan OMKA, tujuan pengawasan OMKA Ekspor dan Impor, Prosedur pengawasan OMKA Ekspor dan Impor, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengawasan OMKA dipaparkan satu persatu dengan sistematis agar peserta yang mengikuti acara pertemuan dapat memahami dengan cepat dan benar.

Pemaparan presentasi berikutnya disajikan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai, yang diwakili oleh Bpk.Yudi Liusmar. Tema presentasi disajikan seputar Peran Bea dan Cukai dalam pengawasan lalu lintas barang di PPLB Skouw. Ringkasan materi sajian yang dipaparkan diantaranya : Penjelasan tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Dirjen Bea dan Cukai, pelayanan dan pengawasan yang dilakukan Bea & Cukai di PPLB Skouw, informasi tata laksana impor pelintas batas, jenis dokumen yang menjadi dipersyarat kan dan hal-hal lain seputar Bea dan Cukai.

Dan pada presentasi terakhir dipaparkan oleh Bpk. Drs. M. Ramli Bandu, Apt ,selaku Kepala Balai Besar Badan POM Jayapura. Beliau memaparkan materi tentang : Kebijakan Badan POM dalam pengawasan OMKA di Kota Jayapura. Adapun ringkasan isi materi sajian diantaranya tentang : Misi dan Visi Badan POM , kegiatan, tujuan dan hasil yang ingin dicapai Badan POM, Tujuan, Dasar hukum, Informasi tentang jenis-jenis pelanggaran yang terjadi, sanksi yang diberikan serta tindak lanjut, dan hal lainnya yang berkenaan dengan Badan POM.

Proses pemaparan sajian presentasi berlangsung menarik dan interaktid dimana para peserta saling menanyakan dan memberikan informasi tambahan baik antar peserta maupun kepada para penyaji. Sehingga diharapkan dari acara ini didapatkan suatu mekanisme cara yang baik dan sesuai dalam menangani pengawasan lalu lintas OMKA di PPLB Skouw.

Untuk foto-foto pertemuan silahkan dilihat pada link : http://new.photos.yahoo.com/album?c=kkpjayapura&aid=576460762399893370&pid=&wtok=jBiqmKFN7gds5YBF.1N4Dw--&ts=1178183068&.src=ph

Info : Peningkatan Akses Pengobatan HIV/AIDS Tahun 2006

(www.depkes.go.id, 1 Mei 2007)

Laporan terbaru WHO yang bertajuk Melalui akses universal: meningkatkan prioritas intervensi HIV/AIDS di sektor kesehatan,yang di rilis pada 17 April 2007 lalu disampaikan bahwa terdapat peningkatan akses terhadap pengobatan antiretroviral bagi infeksi HIV di negara berpendapatan rendah dan sedang sepanjang tahun 2006. Dalam laporan tersebut juga disampaikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan penanggulanagn AIDS Global, seperti yang dilansir dari situs resmi Badan Kesehatan Dunia tersebut.

Rekomendasi tersebut antara lain ;
Meningkatkan Upaya untuk mempercepat pencegahan, diagnosis dan pengobatan HIV pada anak-anak
Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan akses pengobatan, perkembangan pencegahan dan diagnosa HIV pada anak-anak menjadi tidak menggembirakan. Tantangan teknis dalam mengembangkan pelayanan bagi anak-anak telah dipertimbangkan. Pendekatan baru untuk melakukannya, seperti pengembangan diagnosa tepat dan formula obat untuk anak-anak dengan dosis tetap, harus lebih dikembangkan dan dipercepat.

Memperkenalkan kisaran strategi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai status HIV
Survey di 12 negara dengan beban tinggi di Sub Sahara Afrika menunjukkan bahwa separuh dari 12% pria dan 10% wanita pada populasi umum telah menjalani tes HIV dan menerima hasilnya. Ketika VCT (tes dan konseling sukarela inisiatif klien) membantu orang mengetahui status mereka, PITC (tes dan konseling inisiatif penyedia layalan) pada kondisi pelayanan kesehatan muncul sebagai startegi tambahan penting untuk mengembangkan akses terhadap pelayanan pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV. Kondisi dimana tes dan konseling tersedia juga harus dikembangkan untuk menghilangkan hambatan seperti ketakutan stigma dan reaksi negatif untuk berinterkasi.

Mempercepat peningkatan pelayanan untuk mencegah penularan ibu-anak
Lebih dari 100 negara berpendapatan rendah dan sedang telah mengembangkan program pencegahan penularanan ibu-anak, namun hanya 7 negara yang berhasil mencapai 40% atau lebih dari wanita hamil yang terinfeksi HIV pada tahun 2005. Di Sub Sahara Afrika, dimana terdapat 85% dari wanita yang terinfeksi HIV, cakupan di negara-negara tersebut berkisar kurang dari 1% hingga 54%. Upaya terkini untuk mencegah penularan ibu-anak jauh di bawah dari yang dibutuhkan untuk memenuhi target PBB untuk mengurangi proporsi anak-anak yang terinfeksi HIV hingga 50% pada tahun 2010.

Mengembangkan akses terhadap pelayanan bagi populasi berisiko, termasuk Pengguna Narkoba Suntik (Penasun) dan pria yang berhubungan seksual sesama jenis
Penasun merupakan cara penularan HIV yang paling banyak terjadi di beberapa wilayah dan menjadi perhatian di Afrika. Pelayanan pencegahan, pengobatan, dan perawatan yang memadai harus tersedia bagi populasi ini jika dampak yang serius terjadi akibat penularan HIV. Munculnya kembali penularan dari HIV dan infeksi menular seksual lainnya pada perilaku seks sesama pria di negara industri harus ditangani, dan kebutuhan pencegahan terhadap perilaku seks sesama pria di negara-negara berpendapatan rendah dan sedang diarahkan.

Usaha pencegahan untuk ODHA
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dapat menjadi pelaku kampanye yang paling kuat untuk pencegahan HIV. Tindak lanjut yang lebih baik dibutuhkan bagi tiap-tiap orang yang didiagnosa positif HIV melalui pusat tes dan konseling sukarela. Sektor kesehatan harus menyediakan kisaran pelayanan dan intervensi yang lebih luas untuk menolong ODHA memaksimalkan kesehatan, mencegah dan menangani IMS dan infeksi oportunistik, mengurangi kerugian terkait dengan penggunaan narkoba suntik dan mencegah penularan HIV.

Meningkatkan akses layanan pencegahan, Diagnosa dan pengobatan TB berkualitas bagi ODHA
Kebanyakan kasus TB dapat dicegah atau diobati. Walaupun demikian, hampir 1 juta ODHA akan menambah jumlah penderita TB tiap tahun, dan menyebabkan hampir seperempat dari 1 juta kematian akibat TB yang dapat dicegah. Investasi tidak tepat dan komitmen politik yang kurang memadai pada usaha pengendalian TB di banyak negara dengan prevalensi HIV tinggi telah menghasilkan insiden TB yang tinggi pada ODHA dan telah berperan pada perkembangan resistensi terhadap obat TB. Munculnya resistensi obat TB tersebut saat ini harus diarahkan melalui koordinasi yang lebih baik dan ketersediaan pelayanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan dan melalui strategi pengendalian yang komprehensif.

Mengenali Khitan pada pria sebagai upaya penting lain dalam pencegahan HIV
Data uji coba klinis terbaru menunjukkan penurunan signifikan risiko terinfeksi HIV secara heteroseksual pada pria yang dikhitan. Khitan pada pria dapat memberikan dampak kesehatan penting di masyarakat pada negara-negara yang memiliki prevalensi HIV tinggi, penularan lebih dominan melalui hubungan heteroseksual dan jumlah praktek khitan rendah. Negara-negara tersebut harus segera mempertimbangkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan khitan yang aman. Permasalahan penting dalam pelaksanaannya terdiri dari kualitas dan keamanan pelayanan, pertimbangan budaya dan kepatuhan terhadap prinsip HAM pada khitan, yang mencakup kesediaan untuk dikhitan, kerahasiaan dan tanpa unsur paksaan.

Mengarahkan pertimbangan mengenai ketahananan keuangan jangka panjang
Pertimbangan keuangan, khususnya dengan pertimbangan kebutuhan bagi sumberdaya multilateral dan bilateral pada jangka panjang, terus membatasi cakupan dan kisaran peningkatan di banyak negara dan mengancam ketahanan jangka panjang. Ketika penurunan yang menggembirakan telah terjadi pada nilai first-line regimen di kebanyakan negara berpendapatan rendah dan sedang, permintaan terhadap second-line regimen tetap meningkat. Kecuali bila harga untuk second-line regimen menurun secara signifikan, pembatasan/tekanan budgeter dapat menyebabkan program pengobatan berisiko.

Pelatihan Biosystems 7500 Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)

(KKP Jayapura, 30 April 2007)

Pada tanggal 26 April s/d 28 April 2007 telah diadakan Pelatihan Biosystems 7500 Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang diselenggarakan oleh Balai Karantina Hewan Kelas II Sentani - Jayapura. Dari Pihak KKP Jayapura, yang diwakili oleh Ibu Manita Tana, Amd AK dari Laboratorium Klinik KKP berkesempatan untuk mengikuti acara pelatihan tersebut.
“ Banyak sekali manfaat yang didapat dari mengikuti pelatihan Biosystems 7500 RT-PCR ini “ begitu disampaikan Ibu Manita kepada redaksi website KKP Jayapura.
Diantaranya adalah :

• Dengan mengenal dan mengetahui cara penggunaan alat Biosystems 7500 Real Time Polymerase Chain Reaction ini, makan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani laboratorium kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan yang ada di Jayapura.
• Dengan dapat mengoptimalisasikan alat tersebut maka tentunya akan mempunyai dampat berdaya guna dan behasil guna bagi masyarakat di Papua umumnya, khususnya di Jayapura
• Dapat mengoptimalisasikan Pelayanan Tindak Karantina melalui pemeriksaan laboratorium secara cepat, akurat, terpercaya dan mandiri.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini cukup banyak, yaitu sebanyak 21 orang, diantaranya bersal dari : Balai Karantina Hewan Kelas II Sentani-Jayapura, Balai Uji Standar Karantina Pertanian Jakarta, Balai Karantina Ikan Sentani, Balai Karantina Tumbuhan Kelas II Jayapura, Stasiun Karantina Hewan Kelas II Timika, Dinas Peternakan Provinsi Papua, BBPV Maros Sulawesi Selatan, Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura, Dinas Pertanian/Subdin Peternakan Kotamadya Jayapura, Dinas Peternakan Kabupaten Jayawijaya, Laboratorium Kesehatan Daerah Jayapura, Laboratorium Kesehatan RSUD Dok II Jayapura, Laboratorium Kesehatan RSUD Abepura, Laboratorium Kesehatan RSUD Sentani, Balai Besar POM Provinsi Papua serta Badan Bimas dan ketahanan Pangan Provinsi Papua..

Adapun nara sumber yang memberikan materi pada pelatihan ini adalah :

• DR. Drh. Nidom CA. MS (Pakar Biomelekuler Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga)
• Prof. DR. J.E. Palilingan (Pakar Flu Burung pada manusia dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga)
• M. Amin S.Si (Universitas Airlangga)
  

Info : 2-5 % Penduduk Indonesia Menderita Asma

(www.depkes.go.id, Selasa 01 Mei 2007)
Menurut WHO, sebanyak 100 hingga 150 juta penduduk dunia adalah penyandang Asma. Jumlah ini terus bertambah sebanyak 180.000 orang setiap tahunnya. Di Indonesia prevalensi Asma belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan 2 – 5 % penduduk Indonesia menderita Asma.

Penyakit Asma dapat mengenai segala usia dan jenis kelamin. Pada anak-anak, penderita laki-laki lebih banyak daripada perempuan, sedangkan pada usia dewasa terjadi sebaliknya. Sementara angka kejadian Asma pada anak dan bayi lebih tinggi daripada orang dewasa.

Asma pada anak dapat mempengaruhi masa pertumbuhan, tergantung dari klasifikasi berat ringan episodenya. Anak dengan Asma yang sering kambuh, dapat menyebabkan turunnya prestasi belajar yang merupakan dasar terjadinya lost generation. Dari penelitian pada anak sekolah usia 13 – 14 tahun, diketahui prevalensi Asma sebesar 2,1% pada tahun 1995. Jumlah ini meningkat menjadi 5,2% pada tahun 2003. Sementara hasil survei di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang dan Denpasar menunjukkan prevalensi Asma pada anak SD usia 6 – 12 tahun berkisar antara 3,7% - 6,4%. Berdasarkan gambaran ini, terlihat bahwa Asma telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.

Demikian sambutan Menteri Kesehatan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP & PL) pada acara bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Asma Sedunia di Kelurahan Penjagalan, Jakarta Utara, Minggu, 29 April 2007. Acara diisi dengan pengobatan cuma-cuma kepada 500 warga kurang mampu di wilayah Jakarta Utara.

Berbeda dengan orang dewasa yang dapat mengendalikan Asma, pada anak dibutuhkan peran orang tua baik dalam pengobatan maupun dalam menghindari faktor pencetus.
Menurut dr. Acmad Hardiman, penanganan Asma pada anak secara dini dan tepat, dapat menghindari berkembangnya Asma pada saat dewasa. Bila terkontrol, anak yang menderita Asma tetap dapat beraktivitas seperti orang normal.

Asma tidak menular. Penderita biasanya memiliki tanda gejala episodik berulang berupa mengi (bengek), batuk, sesak napas, dan rasa berat di dada terutama pada malam atau dini hari. Sebagian besar orang dapat mengenali gejala Asma ini.

Sebagai upaya menekan angka kesakitan, ketidakmampuan, dan kematian akibat asma, perlu dilakukan pencegahan primer yang dapat dilakukan sejak dari dalam kandungan. Namun pemberian pemahaman tentang faktor risiko dan pengobatan Asma kepada penderita adalah langkah terbaik untuk mengendalikan Asma selain penyediaan dan pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Pada anak, pengendalian Asma bertujuan untuk mempertahankan tumbuh kembang anak yang optimal.

Meski hingga kini penyebab Asma belum diketahui dengan pasti, namun penderita dapat menghindar dari faktor risiko. Beberapa faktor risiko diantaranya asap rokok, iritan (parfum, bau-bauan merangsang), ekspresi emosi yang berlebihan, perubahan cuaca, polusi udara, binatang (kecoa), tepung sari bunga, jamur, diet dan obat. Agar dapat beraktivitas dengan aman, penderita Asma dapat melakukan beberapa hal berikut:
1. Kenali dan hindari pencetus Asma,
2. Bersihkan rumah dari debu secara rutin, terutama kamar tidur dan tempat tidur,
3. Batasi pemakaian karpet di dalam rumah,
4. Hindari keadaan yangdapat membuat stres secara emosional,
5. Bila menggunakan inhaler, gunakan selalu obat inhaler sebelum memulai aktivitas,
6. Bila cuaca dingin, usahakan aktivitas dilakukan di dalam ruang. Gunakan masker/penutup hidung untuk mengurangi suhu dingin,
7. Bila memiliki riwayat alergi, hindari polusi,
8. Batasi aktivitas bila sedang mengalami infeksi virus seperti flu,
9. Pastikan mengantongi obat inhaler selama beraktivitas untuk mencegah serangan asma sewaktu waktu.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi telepon/faks: 021-522 3002 atau e-mail puskom.depkes@gmail.com.

Pelatihan Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counselling and Testing)

(KKP Jayapura, 30 April 2007)
Dengan meningkat jumlah kasus HIV khususnya pada kelompok pengguna napza suntik (penasun/IDU=Injecting Drug User), pekerja seks (sex worker) dan pasangan, serta waria dibeberapa propinsi di Indonesia pada saat ini, maka kemungkinan terjadinya resiko penyeberan HIV ke masyarakat umum tidak dapat diabaikan. Kebanyakan dari merka yang berisiko tertular HIV tidak mengetahui akan status HIV mereka, apakah sudah terinfeksi atau belum.

Estimasi yang dilakukan pada tahun 2003 diperkirakan diperikirakan di Indonesia terdapat sekitar 90.000-130.000 orang terifeksi HIV, sedangkan data yang tercatat Departemen Kesehatan RI s/d Maret 2005 tercatat 6.789 orang hidup dengan HIV/AIDS.

Melihat tingginya prevalensi diatas makan masalah HIV/AIDS saat ini bukan hanya masalah kesehatan penyakit menular semata, tetapi sudah menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat yang sangat luas. Oleh karena itu penanganan tidak hanya dari segi medis tetapi juga dari psikososial dengan berdasarkan pendekatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan primer, sekunder dan tertier. Salah satu upaya tersebut adalah deteksi dini untuk mengetahui status seseorang sudah terinfeksi HIV atau belum melalui Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counselling and Testing) , dan bukan dipaksa atau diwajibkan. Dengan mengetahui HIV lebih dini memungkinkan pemanfaatan layanan-layanan terkait dengan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan sehingga konseling dan testing HIV/AIDS secara sukarela merupakan pintu masuk semua layanan terbut diatas.

Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counselling and Testing) adalah kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan HIV/AIDS, mencegah penularan HIV, mempromosikan perubahan perilaku yang bertanggung jawab, pengobatan ARV dan memastikan pemecahan berbagai masalah terkait dengan HIV/AIDS.

Dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura diwakili oleh Ibu Kristin Tumbole mengikuti pelatihan konseling VCT ini yang berlangsung pada tanggal 16 s/2 21 April 2007 di Hotel Ratna, Sentani - Jayapura. Acara kegiatan ini diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dengan pemateri didatangkan konselor dari Jakarta dan Surabaya.

Konseling VCT ini merupakan suatu strategi kesehatan masyarakat dan sebagai pintu masuk ke seluruh layanan kesehatan HIV/AIDS berkelanjutan.

Peran Konseling VCT

• Layanan konseling VCT dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan klien pada saat klien mencari pertolongan medik dan testing yaitu dengan memberikan layanan dini dan memadai baik kepada mereka dengan HIV Positif maupun negatif. Layanan ini termasuk konseling, dukungan, akses untuk terapi suportif, terapi infeksi oprtunistik dan ART
• VCT harus dikerjakan secara profesional dan konsisten untuk memperoleh intervensi efektif dimana memungkinkan klien dengan bantuan konselor terlatih, menggali dan memahami diri akan resiko infeksi HIV, mendapatkan informasi HIV/AIDS, mempelajari status dirinya dan mengerti tanggung jawab untuk menurunkan perilaku berisiko dan mencegah penyebaran infeksi kepada orang lain guna mempertahankan dan meningkatkan perilaku sehat
• Testing HIV dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan tekanan, segera setelah klien memahami berbagai keuntungan, konsekuensi dan resiko.

Pelayanan VCT dapat dikembangkan diberbagai layanan terkait yang dibutuhkan, misalnya klinik IMS, klinik TB, ART dan sebagainya. Lokasi layanan VCT hendaknya perlu petunjuk atau tanda yang jelas hinga mudah diakses dan mudah diketahui oleh klien VCT. Nama klinik cukup mudah dimengerti sesuai etika dan budaya setempat dimana pemberian nama tidak mengundang stigma dan diskriminasi. Layanan VCT dapat diimplementasikan dalam berbagai setting dan bergantung pada kondisi dan situasi daerah setempat, kebutuhan masyarakat dan profil klien, seperti individual atau pasangan, perempuan atau laki-laki, dewasa atau anak muda (am).