Merauke : Dibutuhkan Keterlibatan Seluruh Stakeholder, Dalam Penanganan Rehabilitasi Sosial di Masyarakat, Termasuk HIV/AIDS
(www.cenderawasihpos.com, Rabu 5 September 2007)
MERAUKE- Wakil Bupati Merauke Drs Waryoto, M.Si mengungkapkan, dalam melakukan rehabilitasi social yang terjadi di masyarakat diperlukan kerjasama dan keterlibatan seluruh stakeholder baik antar intansi pemerintah, maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda maupun perempuan. Salah satunya yang perlu mendapat perhatian ekstra, yakni penanggulangan HIV dan AIDS serta penyakit menular seksual (IMS) maupun penganggulangan penggunaan obat-obat terlarang, Narkotika dan Psikotropika (Napza).
Hal itu diungkapkan Wabup Waryoto pada Sosialisasi Pelaksanaan Program dan rehabilitasi Sosial dalam membangun kerjasama antar intansi terkait dalam menyikapi penyebaran HIV/AIDS dan Napza, berlangsung di Noken Sai Hotel Asmat, Merauke, Selasa (4/9).Menurut Wabup Waryoto, untuk HIV/AIDS, sejak ditemukan pertama kalinya di Merauke, pemerintah bersama LSM peduli HIV/AIDS telah melakukan berbagai program penanggulangan baik melalui sosialisasi bahaya HIV/AIDS maupun melalui pendampingan terhadap penderita HIV/AIDS tersebut. Sosialisasi itu, tidak hanya difokuskan bagi warga yang ada di dalam kota tapi telah sampai ke kampung-kampung. Dirinya juga mengingatkan agar para penderita HIV/AIDS tidak dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat tapi sebaliknya diberi harapan dan semangat hidup. Sebab, sampai saat ini diskriminasi terhadap para Odha masih sangat dirasakan oleh para penderita HIV/AIDS.
Sementara itu, dalam dialog tentang Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Merauke, para peserta menilai Perda tersebut belum berjalan secara optimal terutama menyangkut sanksi bagi yang melanggarnya dan hak-hak yang memberikan perlindungan bagi yang pekerja di tempat-tempat hiburan. Disamping itu, kurangnya sosialisasi atas keberadaan Perda tersebut. Menyadari itu, Kabag Hukum SM Silibun yang memaparkan materi Perda tersebut mengatakan kedepan akan mencoba untuk memperbanyak sosialisasi ke masyarakat sehingga keberadaan peraturan daerah tersebut diketahui masyarakat. Kegiatan ini, tambah Ketua Panitia A. Rum Metalmeti, S.Sos, MM dari Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat bertujuan untuk membangun satu pemahaman bersama dengan seluruh Stakeholder yang ada dalam melakukan penanganan sosial di Kabupaten Merauke. “Pesertanya selain dari tempat hiburan, juga tokoh-tokoh agama, masyarakat, pemuda, perempuan dan adat, juga dari instansi terkait,’’ tambahnya. (ulo)
MERAUKE- Wakil Bupati Merauke Drs Waryoto, M.Si mengungkapkan, dalam melakukan rehabilitasi social yang terjadi di masyarakat diperlukan kerjasama dan keterlibatan seluruh stakeholder baik antar intansi pemerintah, maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda maupun perempuan. Salah satunya yang perlu mendapat perhatian ekstra, yakni penanggulangan HIV dan AIDS serta penyakit menular seksual (IMS) maupun penganggulangan penggunaan obat-obat terlarang, Narkotika dan Psikotropika (Napza).
Hal itu diungkapkan Wabup Waryoto pada Sosialisasi Pelaksanaan Program dan rehabilitasi Sosial dalam membangun kerjasama antar intansi terkait dalam menyikapi penyebaran HIV/AIDS dan Napza, berlangsung di Noken Sai Hotel Asmat, Merauke, Selasa (4/9).Menurut Wabup Waryoto, untuk HIV/AIDS, sejak ditemukan pertama kalinya di Merauke, pemerintah bersama LSM peduli HIV/AIDS telah melakukan berbagai program penanggulangan baik melalui sosialisasi bahaya HIV/AIDS maupun melalui pendampingan terhadap penderita HIV/AIDS tersebut. Sosialisasi itu, tidak hanya difokuskan bagi warga yang ada di dalam kota tapi telah sampai ke kampung-kampung. Dirinya juga mengingatkan agar para penderita HIV/AIDS tidak dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat tapi sebaliknya diberi harapan dan semangat hidup. Sebab, sampai saat ini diskriminasi terhadap para Odha masih sangat dirasakan oleh para penderita HIV/AIDS.
Sementara itu, dalam dialog tentang Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Merauke, para peserta menilai Perda tersebut belum berjalan secara optimal terutama menyangkut sanksi bagi yang melanggarnya dan hak-hak yang memberikan perlindungan bagi yang pekerja di tempat-tempat hiburan. Disamping itu, kurangnya sosialisasi atas keberadaan Perda tersebut. Menyadari itu, Kabag Hukum SM Silibun yang memaparkan materi Perda tersebut mengatakan kedepan akan mencoba untuk memperbanyak sosialisasi ke masyarakat sehingga keberadaan peraturan daerah tersebut diketahui masyarakat. Kegiatan ini, tambah Ketua Panitia A. Rum Metalmeti, S.Sos, MM dari Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat bertujuan untuk membangun satu pemahaman bersama dengan seluruh Stakeholder yang ada dalam melakukan penanganan sosial di Kabupaten Merauke. “Pesertanya selain dari tempat hiburan, juga tokoh-tokoh agama, masyarakat, pemuda, perempuan dan adat, juga dari instansi terkait,’’ tambahnya. (ulo)