Manokwari : Sarankan PNS Lingkungan Pemprov Tes HIV/Aids, Workshop Hasilkan 12 Strategis dan Kebijakan

(www.radarsorong.com, Senin 03 September 2007)
MANOKWARI-Workshop Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan HIV/AIDS selama 4 hari (28Agustus-1 September) di ruang Serbaguna Bank Papua Manokwari hasilkan 12 strategis dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan guna meluaskan penyebaran virus mematikan ini. Juga menghasilkan beberapa Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan tujuan dan sasaran utama adalah menurunkan angka penularan kasus baru HIV pada masyarakat di Papua Barat hingga tahun 2012.Wakil Gubernur Papua Barat, Drs Rahimin Katjong, M.Ed ketika menutup kegiatan ini, Sabtu (1/9) mengemukakan, telah terbentuk KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Provinsi Papua Barat. Sesuai ketentuan, Gubernur bertindak sebagai ketua umum sedangkan Wakil Gubernur sebagai Ketua Harian. KPA Prov Papua Barat diharapkan segera dilantik guna melaksanakan program strategis dan kebijakan serta aksi daerah. “Virus ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menanganinya bukan hanya dinas kesehatan,” ujar Wagub di hadapan para peserta Workshop yang berasal dari sejumlah kalangan.Bahkan pada kesempatan ini mantan Kepala Dinas P dan P Provinsi Sulawesi Tenggara ini menyarankan supaya di setiap instansi di lingkungan Pemprov Papua Barat mengadakan tes HIV/AIDS.

Hal ini sangat penting untuk mengetahui penyebaran sehingga dapat dicegah penularannya. ”Bila perlu suatu ketika dilakukan pemeriksaan (HIV/AIDS) di semua instansi. Saya sebagai Wagub yang pertama menyatakan kesiapan,” tukasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.Ada pun 12 strategis dan kebijakan yang dihasilkan dalam Workshop diantaranya, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap IMS (infeksi menular seksual) HIV/AIDS melalui komunikasi, informasi dan edukasi, mengimplementasikan Perpres No 75/2006 serta Permendagri No 2/2007 secara konsekuen oleh semua pihak, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus melibatkan semua sektor, meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, penggunaan kondom 100 %, perlindungan terhadap ODHA dan OHIDA dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi.Kebijakan lainnya, semua ibu hamil wajib mendapatkan layanan konseling dan tes HIV secara sukarela, penerapan kesadaran umum pada setiap tindakan, pengurangan dampak buruk pada pengguna narkoba suntik, adanya dukungan terhadap remaja dan pemuda melalui pendidikan formal dan non formal. Adanya pusat data dan informasi yagn akurat tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di provinsi, kabupaten/kota serta penyediaan darah donor yang aman pada setiap layanan transfusi darah.Wagub berharap agar rencana strategis dan kebijakan yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan. Penyebaran HIV/AIDS harus segera dihentikan karena dapat menjadi bencana sosial, ekonomi dan budaya.”Jumlah kasus sudah sangat mengkuatirkan. Kita semua harus bekerja keras agar tidak berdampak lebih besar,” jelasnya menghumbau.(lm)