Praktek virus sharing yang sudah berlaku lebih dari 50 tahun, ternyata banyak merugikan negara miskin dan negara berkembang asal virus. Sementara perusahan vaksin yang dimiliki negara maju dengan mudahnya mengambil virus tanpa seijin pemilik dan mengembangkannya menjadi vaksin dan produk diagnostik lainnya kemudian menjualnya ke negara miskin dan berkembang dengan harga yang sangat mahal.
Hal ini terkuak ketika di Indonesia ditemukan kasus pertama virus Flu Burung(Avian Influenza =AI) pada manusia pertengahan tahun 2005, dimana untuk penentuan diagnosis Indonesia diwajibkan mengirim sampel virus ke WHO Collaborating Center di Hongkong. Hal ini berlangsung hingga Agustus 2006. Tetapi tanpa sepengetahuan Indonesia, sampel virus tersebut diberikan ke perusahaan pembuat vaksin di negara maju.
Maka sejak itu, Menkes memutuskan untuk memeriksa spesimen Flu Burung cukup dilakukan 2 laboratorium di dalam negeri yakni Laboratorium Badan Litbangkes dan Laboratorium Eijkman. Hal ini sejalan dengan kemampuan yang dimiliki laboratorium Indonesia untuk memeriksa virus H5N1, yang terbukti selama kurang lebih 1 tahun hasilnya selalu sama dengan laboratorium AI di Hongkong. Tetapi Indonesia tetap membuka akses bagi para peneliti dunia dengan menempatkan data AI pada Gen Bank (public domain). “Demi kepentingan umat manusia, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa data genom pada virus Flu Burung bisa diakses semua orang,” tegas Menkes saat itu (10/8/06).
Majalah The Economist menulis, “Siti Fadilah Supari memulai suatu revolusi yang mungkin menyelamatkan dunia dari dampak buruk penyakit pandemi. Hal ini terucap karena Menteri Kesehatan Indonesia telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus Flu Burung: transpatansi.”
Berbekal dari pengalaman itulah, Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) tergerak hatinya untuk mengubah sistem virus sharing yang sangat merugikan negara berkembang tersebut dengan sitem yang lebih transparan, adil, dan setara. Ide tersebut kemudian terus diperjuangkan menjadi usulan Indonesia pada Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHA) di Jenewa Swiss. Pada akhir sidang, usulan Indonesia disepakati dan disahkan menjadi Resolusi WHA yang harus dipatuhi semua negara anggota.
Perjuangan Menkes dalam mewujudkan ide tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku ini dipenuhi rincian menarik tentang bagaimana Siti Fadilah Supari mulai tertarik ke dalam lingkaran pergulatan pertukaran virus sehingga kemudian maju menghadapi berbagai intrik dan tantangan yang berkaitan dengan pertukaran virus H5N1. Pergerakan ini kemudian ternyata menguak ketidakadilan mekanisme pertukaran virus yang telah berjalan selama 50 tahun, di mana negara-negara yang menyumbangkan virusnya tidak dapat meminta hasil penelitian dan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan virus yang dikirimkannya. Di dalam buku ini, pembaca dapat mengerti alasan di balik keputusan-keputusan, ide-ide serta alternatif yang dikemukakan Menteri Kesehatan ini demi memperjuangkan hak memperoleh perlindungan dari ancaman virus bagi rakyat Indonesia.
Melalui buku setebal 182 halaman inilah, Menkes mengharapkan dukungan rakyat untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia ke seluruh warga dunia karena perjuangan belum selesai. Siti Fadilah Supari akan terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus (virus sharing) yang adil, transparan, dan setara. Dalam kata pembukanya, Menkes menyampaikan maksud bahwa kiranya buku ini menjadi referensi bagi peneliti, praktisi, dan siapapun yang berusaha memperjuangkan, menegakkan martabat dan kedaulatan negara-negara berkembang agar setara dengan negara-negara maju.
Peluncuran buku karangan Menkes wanita pertama di Indonesia ini digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu malam (6/1/2008). Acara ini dihadiri berbagai kalangan, diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPD), para duta besar negara sahabat, para direktur rumah sakit, para direktur BUMN, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, anggota Organisasi Profesi, para petinggi akademis dari perguruan tinggi, serta para pejabat di dalam Departemen Kesehatan sendiri.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon 021-52907417, nomor faksimili 021-52907421 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.